Mukomuko – 2/10/2025, Lonjakan harga pangan kembali menjadi sorotan publik. Di pasar tradisional, pedagang maupun pembeli sama-sama mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Beras semakin mahal, minyak goreng tak kunjung stabil, cabai menembus rekor, sementara harga daging ikut melambung.
Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi pangan bukan lagi sekadar gejolak ekonomi, tetapi telah berubah menjadi keresahan sosial.
Bank Indonesia menjelaskan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK).
Inflasi pangan termasuk kategori volatile food, yakni komponen harga yang rentan dipengaruhi faktor cuaca, distribusi, hingga kebijakan perdagangan.
Namun, dari sisi fiskal, inflasi pangan tidak hanya soal naik-turun harga, melainkan menjadi ujian nyata bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kredibilitas pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat.
Tekanan Ganda bagi APBN
– Pendapatan negara:
Melemahnya daya beli akibat inflasi mengurangi konsumsi masyarakat, sehingga berimbas pada turunnya penerimaan pajak, baik dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh).
– Belanja negara:
Pemerintah harus menambah alokasi subsidi dan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli, mulai dari program bantuan pangan, operasi pasar, hingga BLT. Akibatnya, belanja negara meningkat sementara pendapatan stagnan.
Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit anggaran dan menambah beban utang negara jika tidak terkendali.
Subsidi dan Bansos: Antara Perlindungan dan Beban Fiskal
Subsidi menjadi instrumen utama pemerintah dalam meredam inflasi pangan. Namun, besarnya subsidi sering menjadi dilema: jika terlalu besar akan membebani APBN, sementara jika terlalu kecil berisiko menurunkan daya beli rakyat.
Di sisi lain, efektivitas subsidi kerap dipertanyakan karena tidak jarang dinikmati kelompok menengah ke atas. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data dan teknologi digital.
Selain subsidi, bansos juga menjadi jaring pengaman utama. Program seperti PKH, BPNT, maupun BLT inflasi terbukti lebih fleksibel karena langsung menyasar kelompok tertentu. Meski demikian, tantangan akurasi data penerima masih menjadi persoalan serius yang harus dibenahi.
Risiko Defisit dan Kredibilitas Fiskal
Belanja yang meningkat untuk subsidi dan bansos, sementara penerimaan terbatas, membuat defisit APBN sulit dihindari. Solusi jangka pendek biasanya ditempuh dengan pembiayaan utang.
Namun, ketergantungan pada utang menimbulkan risiko baru, mulai dari meningkatnya beban bunga, turunnya kepercayaan investor, hingga potensi penurunan peringkat utang negara.
Karena itu, menjaga inflasi pangan tetap terkendali tidak hanya penting untuk melindungi rakyat, tetapi juga untuk mempertahankan kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia.
Perlu Sinergi Fiskal dan Moneter
Inflasi pangan tidak bisa ditangani hanya dengan kebijakan fiskal. Bank Indonesia berperan melalui instrumen moneter seperti suku bunga, operasi pasar uang, serta pengelolaan ekspektasi publik. Sementara itu, pemerintah mengatur belanja, subsidi, bansos, serta memastikan distribusi pangan berjalan lancar.
Sinergi kedua kebijakan ini diwujudkan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Dengan koordinasi yang baik, inflasi pangan bisa ditekan tanpa menimbulkan beban fiskal berlebihan.
Reformasi Fiskal untuk Ketahanan Pangan
Untuk jangka panjang, pemerintah perlu melakukan langkah strategis agar APBN tidak terus terbebani subsidi dan bansos. Beberapa di antaranya:
1. Investasi ketahanan pangan melalui riset pertanian, irigasi, dan teknologi modern.
2. Diversifikasi pangan agar ketergantungan pada beras tidak terlalu tinggi.
3. Reformasi subsidi dengan mengutamakan subsidi berbasis penerima, bukan barang.
4. Digitalisasi bansos guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan transparan.
5. Penguatan fiskal daerah, khususnya untuk memperbaiki distribusi pangan dan infrastruktur pasar.
Inflasi pangan memang berdampak langsung pada dapur rumah tangga, namun sekaligus menjadi ujian serius bagi ketahanan fiskal negara. Pemerintah dituntut menyeimbangkan langkah jangka pendek berupa perlindungan sosial dengan reformasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pengendalian inflasi pangan bukan hanya soal menahan harga, tetapi juga menjaga masa depan fiskal Indonesia agar tetap sehat, kredibel, dan berpihak pada rakyat.
Penulis: Rakan Alhayyan Ahmad Panjaitan, PTPN KPPN Mukomuko
