Mukomuko – 17/2/2026, Lebih dari 100 hari sejak dilantik pada 2025, kepemimpinan Bupati Mukomuko, Choirul Huda, mulai menuai sorotan serius. Publik menilai belum ada terobosan kebijakan yang benar-benar terasa dampaknya hingga memasuki awal 2026.
Roda pemerintahan memang bergerak. Agenda rapat rutin digelar, kunjungan kerja dilakukan, dan aktivitas pimpinan daerah memang berjalan. Namun, substansi perubahan nyaris tak terdengar. Pemerintahan terlihat sibuk, tetapi rakyat belum melihat hasil.
Tokoh pemuda Mukomuko, M. Toha, menegaskan bahwa fase 100 hari kerja seharusnya menjadi momentum pembuktian arah, keberanian, dan ketegasan kepemimpinan, bukan sekadar masa adaptasi birokrasi.
“Seratus hari bukan waktu untuk menunggu laporan atau membaca situasi terlalu lama. Itu fase menunjukkan arah. Kalau masyarakat belum bisa menunjuk satu perubahan nyata yang paling terasa, itu alarm keras bagi pemerintah,” tegasnya.
Legitimasi politik seorang bupati tidak berhenti pada proses pelantikan, tetapi diuji melalui keberanian mengambil keputusan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Selain itu, Toha, juga menyoroti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai belum menunjukkan percepatan yang signifikan. Minimnya target terbuka dan evaluasi yang tegas dianggap menjadi salah satu penyebab birokrasi berjalan dalam pola rutinitas.
Bupati seharusnya menjadi sumber ketidaknyamanan bagi birokrasi yang lamban, bukan justru membiarkan zona nyaman tumbuh subur.
“Jika tidak ada tekanan yang kuat dari pimpinan kepada para kepala dinas, birokrasi akan berjalan terlalu nyaman tanpa capaian yang jelas. Dan ketika itu terjadi, tentu ada yang perlu dievaluasi dalam gaya kepemimpinan,” jelas Toha.
Lebih lanjut, Toha menilai bahwa seorang kepala daerah seharusnya menjadi sumber dorongan sekaligus kontrol bagi birokrasi. Tanpa standar kinerja yang terukur dan evaluasi yang transparan, perubahan sulit terwujud.
Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar aktif secara simbolik. Yang dibutuhkan adalah keputusan strategis, keberanian melakukan pembenahan, serta langkah konkret yang menyentuh persoalan riil daerah.
“Sejarah tidak mencatat siapa yang paling sering rapat. Sejarah mencatat siapa yang berani mengambil keputusan dan meninggalkan perubahan. Kalau hari ini belum ada perubahan signifikan, wajar publik mulai bertanya: ke mana Bupati berjalan?,” pungkas M.Toha.
RIZON SAPUTRA
