Nasional, Aktual Daerah News.Id – 17/12/2025, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 2.603 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan dijadwalkan dimulai pada bulan ini.
Dikutip dari KOMPAS.com, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pembangunan huntap ini telah diajukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno untuk segera ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi lintas instansi, termasuk Aparat Penegak Hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, serta BPK dan BPKP.
“Pembangunan hunian tetap akan mempertimbangkan tiga aspek utama. Pertama, aspek hukum untuk memastikan lokasi layak secara regulasi. Kedua, aspek teknis agar relokasi warga dilakukan di wilayah yang aman. Ketiga, aspek filosofis, yakni mempertimbangkan ekosistem kehidupan warga, termasuk akses pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial yang mendukung,” ujarnya.
Lebih dari, Maruarar, menambahkan bahwa rumah bukan sekadar bangunan. Kita harus memikirkan kehidupan baru warga di lokasi tersebut, termasuk anak-anak mereka bersekolah, tempat bekerja, dan interaksi sosialnya,”
“Untuk pendanaan pembangunan ini tidak menggunakan APBN. Sumber dana berasal dari Yayasan Buddha Tzu Chi sebesar 2.500 unit, ditambah kontribusi pribadi Ara sebesar 103 unit,” tutup Maruarar Sirait.
Adapun, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan huntap bagi pengungsi terdampak banjir dan longsor di Sumatera.
Dalam sejumlah kunjungan lapangan pada awal hingga pertengahan Desember 2025, Presiden meninjau kondisi rumah warga di berbagai wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan laporan BNPB, sebanyak lebih dari 30.000 rumah warga di tiga provinsi tersebut mengalami kerusakan akibat bencana, sehingga percepatan penyediaan hunian menjadi prioritas pemerintah.
RIZON SAPUTRA
