Mukomuko – 26/5/2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, mengumumkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah berdampak langsung terhadap sejumlah program strategis yang telah direncanakan untuk tahun 2025.
Salah satu program yang terdampak adalah kelanjutan pembangunan rumah adat di daerah Kabupaten Mukomuko, yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Dimana untuk pembangunan rumah adat di Kabupaten Mukomuko sebelumnya dijadwalkan untuk dilanjutkan pada tahun 2025, dengan total jumlah anggaran sekitar Rp 1 miliar.
Dana itu dialokasikan untuk sejumlah pekerjaan fisik seperti pemasangan keramik pada lantai tangga dan pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Namun, program ini harus ditunda akibat adanya pemangkasan anggaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Ir. Apriansyah, ST, MT., menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyayangkan penundaan terhadap pembangunan rumah adat pada tahun ini.
Rumah adat bukan sekadar bangunan seremonial, tetapi juga memiliki nilai penting sebagai simbol identitas budaya dan pusat aktivitas adat masyarakat lokal.
“Anggaran yang sudah direncanakan untuk pemasangan keramik pada tangga rumah adat serta pembangunan gedung MCK tidak bisa direalisasikan tahun ini karena efisiensi anggaran,” ujarnya.
Meskipun mengalami penundaan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, terus berupaya untuk melakukan pembangunan rumah adat yang masih menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Lebih lanjut, Apriansyah, menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tetap berkomitmen terhadap pelestarian budaya, dan akan melanjutkan proyek ini pada waktu yang memungkinkan.
“Kami tetap berkomitmen terhadap pembangunan rumah adat. Meskipun belum bisa dilaksanakan tahun ini, proyek ini tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah untuk ke depannya,” tutup Apriansyah.
RIZON SAPUTRA
