Nasional, Aktual Daerah.Id – 26/4/2025, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI), Yassierli, menekankan bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bukan sekadar inovasi teknologi sesaat, melainkan kekuatan transformasional yang akan terus membentuk lanskap ketenagakerjaan di Indonesia dan dunia.
Dikutip dari media KOMPAS.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli, menyampaikan bahwa Indonesia memandang AI sebagai peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara bijak.
“AI membawa potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, implementasinya harus inklusif agar tidak memperlebar kesenjangan sosial,” ujarnya
Lebih lanjut, Yassierli, menambahkan bahwa pentingnya pendekatan yang berfokus pada manusia dalam proses digitalisasi. Pendekatan ini diterjemahkan ke dalam empat pilar utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mengelola dampak dan potensi AI.
Pertama, inklusi digital. Pemerintah berkomitmen menjadikan akses terhadap teknologi dan literasi digital sebagai hak dasar, dengan memastikan kelompok masyarakat di daerah terpencil, sektor informal, serta kelompok rentan tidak tertinggal dalam arus transformasi digital.
Kedua, pengembangan keterampilan. Untuk mengatasi ketimpangan keterampilan akibat perkembangan AI, Indonesia tengah mempercepat modernisasi pelatihan vokasi melalui kerja sama antara sektor pendidikan dan dunia industri.
Program pelatihan nasional pun dirancang agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah saat ini juga sedang merancang Pusat Produktivitas Nasional yang menjadikan AI sebagai pilar strategis dalam riset dan transformasi tenaga kerja,” tambahnya.
Ketiga, perlindungan sosial adaptif. Menaker menyebutkan bahwa sistem perlindungan sosial harus mampu mengakomodasi perubahan dinamis di dunia kerja.
Contohnya adalah Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan yang mencakup kompensasi pendapatan, pelatihan ulang, hingga fasilitasi penempatan kerja kembali.
Keempat, dialog sosial yang inklusif. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dianggap vital dalam membentuk tata kelola AI yang adil dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama internasional, khususnya di lingkup negara-negara BRICS, dalam hal investasi keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan, serta kolaborasi tata kelola AI berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan.
“Pilihan yang dibuat hari ini akan menentukan arah masa depan pekerjaan. Indonesia memilih untuk maju dengan prinsip keadilan, kolaborasi, dan keberpihakan pada kemanusiaan,” tutup Yassierli.
RIZON SAPUTRA
