Mukomuko – 26/9/2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko, mengumumkan berjumlah sebanyak 1.879 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) di Kabupaten Mukomuko, masih menunggu kepastian terkait ketersediaan anggaran gaji sebelum resmi dilantik.
Pelantikan telah dijadwalkan pada Oktober tahun 2025. Namun, jadwal itu bisa berubah apabila Badan Keuangan Daerah (BKD) belum memastikan alokasi dana gaji.
Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan SDM, dan Pembinaan ASN BKPSDM Mukomuko, Niko Hafri, menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil risiko melantik pegawai jika hak keuangan belum jelas.
“Kalau sampai dilantik tanpa ada kepastian gaji, tentu akan menimbulkan masalah. Karena itu, kami menunggu kejelasan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) terlebih dahulu,” ujarnya.
Opsi pelantikan akan disesuaikan dengan kesiapan anggaran. Jika dana hanya tersedia untuk dua bulan terakhir tahun ini, maka pelantikan kemungkinan baru digelar pada pertengahan Oktober. Namun, bila anggaran mencukupi hingga tiga bulan, pelantikan bisa dilakukan lebih awal.
“Sementara itu, BKD telah meminta rincian jumlah calon PPPK-PW di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hanya saja, data lengkap belum dapat diserahkan lantaran proses pengusulan Daftar Riwayat Hidup (DRH) masih berlangsung,” jelas Niko.
Lebih lanjut, Niko, menambahkan bahwa data per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah Kabupaten Mukomuko belum bisa dipenuhi seluruhnya, karena masih ada tahapan pengusulan DRH yang berjalan.
“Selain itu, sekitar 200 calon PPPK-PW juga diminta memperbaiki data pribadi akibat kesalahan input, seperti tingkat pendidikan maupun informasi lainnya dalam aplikasi,” tambahnya.
Perbaikan ini diberi tenggat waktu hingga 28 September 2025, sebelum dapat diajukan penerbitan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW).
“Dengan ini, kami berharap calon PPPK-PW di Mukomuko dapat bersabar menanti keputusan final. Kepastian mengenai pelantikan baru akan jelas setelah anggaran gaji mendapat persetujuan dari BKD,” tutup Niko Hafri.
RIZON SAPUTRA
