Bengkulu, Aktual Daerah News.Id – 14/11/2025, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Diketahui, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sebelumnya membahas rencana kolaborasi dengan pihak Bobibos melalui pertemuan pada Rabu, 13 November 2025. Dalam pertemuan itu, Gubernur Helmi menawarkan penyediaan lahan seluas 2.000 hektare untuk pengembangan bahan baku jerami yang akan digunakan sebagai dasar produksi bahan bakar alternatif oleh Bobibos di Bengkulu.
Dikutip dari media bengkulu.tribunnews.com, Menanggapi inisiatif itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menilai langkah Pemprov Bengkulu merupakan ikhtiar penting untuk menjaga kebutuhan energi masyarakat. Persoalan kelangkaan BBM sudah sangat meresahkan warga dan membutuhkan terobosan serius.
“Kelangkaan BBM ini sudah sering terjadi, dan berapa pun alasannya, masyarakat tetap yang paling dirugikan. Tidak ada BBM, aktivitas lumpuh semuanya,” ujarnya.
Kerja sama antara Pemprov Bengkulu dan Bobibos bukan dimaksudkan untuk bersaing dengan Pertamina, melainkan sebagai upaya memastikan ketersediaan energi demi kepentingan rakyat.
“Ini bukan soal menyaingi Pertamina, tetapi bagaimana pemerintah hadir dan menyelamatkan masyarakat dari kesulitan mendapatkan BBM,” kata Teuku.
Lebih lanjut, Teuku menambahkan bahwa DPRD Provinsi Bengkulu akan memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah selama bertujuan mengatasi krisis pasokan BBM di Bengkulu. Ketergantungan total pada Pertamina, menurutnya, berisiko membuat situasi kelangkaan terus berulang.
“Distribusi BBM sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pertamina. Maka kami berharap Pertamina tidak terus berdiam diri saat terjadi kelangkaan. Harusnya mereka aktif memberikan penjelasan kepada publik,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mencontohkan PLN yang selalu memberikan pemberitahuan resmi kepada masyarakat jika terjadi potensi gangguan listrik. Sikap transparan seperti itu, seharusnya juga diterapkan Pertamina.
“Pertamina tahu kapan pasokan terganggu, tetapi tidak memberi tahu masyarakat. Akibatnya, pemerintah daerah yang disalahkan. Kami berharap Pertamina dapat bersikap terbuka dan komunikatif, sebagaimana BUMN lain seperti PLN,” tutup Teuku Zulkarnain.
RIZON SAPUTRA
