Mukomuko – 9/11/2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko, mengingatkan seluruh pelaku usaha agar memenuhi kewajiban penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 5 Tahun 2025.
Salah satu kewajiban yang harus menjadi perhatian pelaku usaha yakni, penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Pelaporan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban administratif sekaligus bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penyelenggaraan penanaman modal.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Mukomuko, Aida Mehawani, S.Sos., menjelaskan bahwa terdapat 10 kewajiban utama yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha sesuai ketentuan regulasi.
“Kewajiban tersebut meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, serta penyampaian LKPM secara berkala sesuai periode yang telah ditentukan,” jelasnya.
Selanjutnya, pelaku usaha juga diwajibkan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha, memberikan pelatihan dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI), serta mendukung alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA).
Selain itu, perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam tidak terbarukan diwajibkan menyediakan dana pemulihan lokasi sesuai standar kelayakan lingkungan.
“Pelaku usaha juga harus memenuhi ketentuan nilai investasi dan permodalan, menjalankan kegiatan sesuai bidang usaha penanaman modal yang dipersyaratkan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Aida.
Lebih lanjut, Aida menambahkan bahwa terkait dengan kewajiban pelaporan, LKPM Tahun 2026 memiliki jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan periode pelaporan.
Untuk Triwulan I, penyampaian laporan dijadwalkan pada 1–15 April 2026. Selanjutnya, pelaporan Triwulan II atau Semester I dilaksanakan pada 1–15 Juli 2026.
“Sementara itu, pelaporan Triwulan III dijadwalkan pada 1–15 Oktober 2026, sedangkan Triwulan IV atau Semester II disampaikan pada 1–15 Januari 2027,” tambahnya.
Penyampaian LKPM juga bisa dilakukan secara daring melalui laman resmi OSS di https://oss.go.id. Pelaku usaha dapat masuk menggunakan akun OSS masing-masing, kemudian memilih menu Pelaporan dan dilanjutkan dengan memilih Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban pelaporan tanpa harus menyampaikan laporan secara langsung ke kantor pelayanan.
DPMPTSP Kabupaten Mukomuko, menyatakan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 tidak berdampak terhadap penyampaian LKPM Tahun 2026.
Dengan demikian, pelaku usaha tetap harus memperhatikan jadwal pelaporan yang telah ditetapkan dan memastikan kewajiban LKPM dilaksanakan sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, Aida juga mengimbau kepada pelaku usaha untuk tidak mengabaikan kewajiban tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi penanaman modal diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang tertib, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Kabupaten Mukomuko.
“Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban, pelaporan LKPM juga memiliki peran penting dalam menyediakan data perkembangan realisasi investasi. Data tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanaman modal,” tutup Aida Mehawani, S.Sos.(Rz)
