Mukomuko – 5/8/2025, Dalam upaya menyuarakan aspirasi terkait kejelasan status kepegawaian, para tenaga honorer kategori R4 melangsungkan audiensi dengan Bupati Mukomuko, Choirul Huda, bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Mukomuko pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi para honorer dari kategori R4 untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait masa depan status kepegawaian di tengah rencana reformasi nasional.
Para perwakilan tenaga honorer mengungkapkan keresahan mereka atas kebijakan pemerintah pusat yang berencana menghapus status honorer dan menggantinya dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mereka berharap adanya kepastian hukum serta kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer, khususnya bagi yang telah mengabdi dalam jangka waktu yang panjang dan memiliki kontribusi nyata terhadap pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Mukomuko, Choirul Huda, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko memahami kekhawatiran yang dirasakan para honorer R4 di daerah Kabupaten Mukomuko.
Dedikasi dan pengabdian para tenaga honorer, khususnya dari kategori R4, patut diapresiasi dan diperjuangkan agar tidak terdampak negatif oleh perubahan sistem kepegawaian.
“Pemkab Mukomuko sangat menghargai kontribusi para tenaga honorer, terutama yang telah lama bekerja di sektor pelayanan publik. Namun, dalam menyikapi aspirasi ini, kami juga harus tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huda, menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait, untuk merumuskan langkah strategis yang dapat mengakomodasi kepentingan para honorer.
Salah satu langkah strategis yang saat ini tengah ditempuh adalah melakukan pemetaan data tenaga honorer secara menyeluruh dan akurat, yang akan menjadi dasar pijakan dalam perumusan kebijakan kepegawaian ke depan.
“Kami berkomitmen mencarikan solusi terbaik agar transisi ini tidak merugikan siapa pun. Validasi data honorer menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan lanjutan,” tutup Bupati Choirul Huda.
RIZON SAPUTRA
